Harga BBM naik, Masyarakat Miskin Makin Meningkat

Harga BBM di Indonesia naik lagi, setelah SBY menaikkan harga BBM pada tahun 2013, sekarang Jokowi pun menaikkan lagi harga BBM. Kenaikan harga BBM yang tidak kurang dari 1 tahun ini cukup menohok kemampuan daya beli masyarakat. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat pada tahun 2015 (kurang dari 1,5 bulan lagi) Indonesia sudah memasuki era Pasar Bebas Asean yang artinya belum lagi ekonomi kita pulih dari deraan kenaikan harga BBM, sudah harus berjibaku menghadapi Pasar Bebas Asean.

Di sisi lain, kenaikan BBM ini ditengarai cacat hukum mengingat dalam UU tentang APBN Tahun 2015, untuk menaikkan harga BBM ada beberapa tahapan yang harus dilalui termasuk harus berkonsultasi dulu dengan DPR. Selain itu kondisi global dunia juga tidak ada indikasi dorongan eksternal yang memaksa pemerintah untuk menaikkan BBM, bahkan di beberapa bulan terakhir harga minyak dunia cenderung turun dan berada di kisaran dibawah asumsi harga minyak dlaam APBN yaitu pada angka 80 USD per Barell.

Di beberapa source pemberitaan ada indikasi pemerintahan saat ini dalam tekanan lembaga asing dunia untuk menaikkan harga BBM. Yang artinya kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat bahwa pemerintahan saat ini lemah dan menjadi boneka asing semakin menunjukkan pembenaran atas hipotesanya.

Penanganan mafia migas yang digadang-gadang mampu mengurangi kebocoran BBM di tanah air, semakin hari semakin buram tanda-tanda penyelesaiannya dan berganti dengan gembar-gembor Bantuan Tunai Langsung (BTL), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu-Kartu "sakti" lainnya untuk menutup teriakan masyarakat akan imbas kenaikan harga BBM.

Di beberapa sumber medsos (belum shahih) bahkan mengabarkan pemimpin negara ini telah mengumpulkan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan elektronika dalam pertemuan khusus tertutup, yang dilansir menutup mulut media agar tidak memberitakan hal-hal buruk terkait dengan kenaikan BBM.

Sungguh, pemerintahan saat ini melakukan terobosan-terobosan yang seringkali menabrak aturan main, hal ini tak lebih dari sekedar pencitraan, namun sejumlah pakar sudah memperingatkan bahwa terobosan yang menabrak aturan main bisa menjadi bumerang bagi para pemangku kebijakan yang ujung-ujungnya akan menggoyahkan sendi-sendi fundamental pemerintahan.

HOT ISSUES >> INDONESIA DIAMBANG PERPECAHAN

Melihat konstelasi politik dan sosial di Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini, membuat saya miris dengan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana tidak, pasca Pemilihan Umum Tahun 2014 ini bibit-bibit perpecahan di tengah masyarakat makin eksis dan mengkhawatirkan. Puncaknya adalah ketika Pemilihan Presiden secara Langsung Tahun 2014 ini yang mengerucutkan kepada 2 (dua) calon kuat yang sama-sama kuat akar dukungan dari segala lapisan masyarakat.

Kemenangan salah satu calon Presiden sebut saja kemenangan pihak Jokowi - Jusuf Kala yang tipis atas pasangan Prabowo - Hatta Rajasa semakin memanaskan suhu politik dan sosial di tengah masyarakat. Pernyataan legowo Prabowo yang sedikit menurunkan tensi suhu politik di tanah air ternyata tidak dibarengi dengan sikap para pendukung kedua belah pihak.

Di Media Sosial perang opini sampai dengan saat ini masih berlanjut, apalagi ditambah dengan ketidak legowo an kumpulan politisi-politisi partai-partai pendukung Jokowi - Jusuf Kalla di parlemen makin membuat situasi tanah air panas membara. Harapan masyarakat akan berakhirnya gesekan antar pendukung setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik, makin sirna ketika KIH (kumpulan politisi-politisi partai-partai pendukung Jokowi - Jusuf Kalla di parlemen) berulah ingin "mengkudeta" dominasi KMP (kumpulan politisi-politisi partai-partai pendukung Prabowo - Jusuf Kalla di parlemen). 

Kondisi inilah yang menurut saya pribadi tidak kondusif bagi jalannnya pemerintahan di Indonesia. Kinerja pemerintahan yang harus seiring sejalan dengan Parlemen terutama dalam menyusun kebijakan makro Bangsa Indonesia  tidak berjalan dengan semestinya. Kondisi semacam ini juga akan berpengaruh terhadap iklim investasi di tanah air yang dinilai kurang kondusif ditengah gonjang-ganjing pemerintahan dan parlemen.

Sudah barang tentu, kita sebagai masyarakat tidak menginginkan situasi di Indonesia ini makin curat marut, tidak tertata dengan baik dan potensi friksi di tengah masyarakat makin kentara. Perlu kiranya kebesaran hati para pemimpin bangsa ini mengingat taruhannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ..... mari kita kedepankan kepentingan bangsa ini diatas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan mudah terprovokasi, apalagi saat ini posisi Indonesia yang sangat strategis menjadi incaran banyak negara besar di dunia untuk menguasainya, baik secara ideologi, wilayah maupun potensi sumber daya alam dan potensi pasarnya.