Harga BBM naik, Masyarakat Miskin Makin Meningkat

Harga BBM di Indonesia naik lagi, setelah SBY menaikkan harga BBM pada tahun 2013, sekarang Jokowi pun menaikkan lagi harga BBM. Kenaikan harga BBM yang tidak kurang dari 1 tahun ini cukup menohok kemampuan daya beli masyarakat. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat pada tahun 2015 (kurang dari 1,5 bulan lagi) Indonesia sudah memasuki era Pasar Bebas Asean yang artinya belum lagi ekonomi kita pulih dari deraan kenaikan harga BBM, sudah harus berjibaku menghadapi Pasar Bebas Asean.

Di sisi lain, kenaikan BBM ini ditengarai cacat hukum mengingat dalam UU tentang APBN Tahun 2015, untuk menaikkan harga BBM ada beberapa tahapan yang harus dilalui termasuk harus berkonsultasi dulu dengan DPR. Selain itu kondisi global dunia juga tidak ada indikasi dorongan eksternal yang memaksa pemerintah untuk menaikkan BBM, bahkan di beberapa bulan terakhir harga minyak dunia cenderung turun dan berada di kisaran dibawah asumsi harga minyak dlaam APBN yaitu pada angka 80 USD per Barell.

Di beberapa source pemberitaan ada indikasi pemerintahan saat ini dalam tekanan lembaga asing dunia untuk menaikkan harga BBM. Yang artinya kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat bahwa pemerintahan saat ini lemah dan menjadi boneka asing semakin menunjukkan pembenaran atas hipotesanya.

Penanganan mafia migas yang digadang-gadang mampu mengurangi kebocoran BBM di tanah air, semakin hari semakin buram tanda-tanda penyelesaiannya dan berganti dengan gembar-gembor Bantuan Tunai Langsung (BTL), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu-Kartu "sakti" lainnya untuk menutup teriakan masyarakat akan imbas kenaikan harga BBM.

Di beberapa sumber medsos (belum shahih) bahkan mengabarkan pemimpin negara ini telah mengumpulkan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan elektronika dalam pertemuan khusus tertutup, yang dilansir menutup mulut media agar tidak memberitakan hal-hal buruk terkait dengan kenaikan BBM.

Sungguh, pemerintahan saat ini melakukan terobosan-terobosan yang seringkali menabrak aturan main, hal ini tak lebih dari sekedar pencitraan, namun sejumlah pakar sudah memperingatkan bahwa terobosan yang menabrak aturan main bisa menjadi bumerang bagi para pemangku kebijakan yang ujung-ujungnya akan menggoyahkan sendi-sendi fundamental pemerintahan.